Pada kesempatan terpisah, dalam acara pisah sambut Pj Bupati OKU, Muhammad Iqbal selaku PJ Bupati OKU mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan emosional dengan mantan Pj Bupati OKU Tedy Meilwansah, yang diperkirakan akan mencalonkan diri dalam Pilkada priode 2024-2029.
Photo pada saat acara pisah sambut pj Bupati OKU
“Saya diisukan memiliki hubungan dekat dengan Tedy Meilwansah. Itu benar. Bukan hanya hubungan dekat, dia juga merupakan guru bagi saya, dan saya sudah mengikuti beliau sejak di Muba,” ujar Iqbal saat memberikan sambutan di acara pisah sambut di Hotel Zuri Baturaja, Minggu sore (18/8/24).
Pernyataan ini memicu kontroversi di tengah suasana panas menghadapi Pilkada OKU, menimbulkan kekhawatiran publik akan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk mendukung salah satu bakal calon yang memiliki kedekatan dengan mantan Pj Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator aksi, Zikrullah, menekankan pentingnya netralitas ASN dan Pj Bupati dalam pelaksanaan Pilkada OKU.
Zikrullah juga mendesak Pj Bupati untuk secara resmi mendeklarasikan netralitas dan mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan ASN bersikap netral.
“Aksi ini bukan hanya tentang kepentingan satu kelompok, tetapi demi kelancaran dan keadilan Pilkada di Kabupaten OKU,” tambahnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib, para aksi membawa spanduk bertuliskan Perlawanan Rakyat mereka berorasi tepat di depan pintu gerbang rumah dìnas Kabupaten OKU dìbawah pengawalan pihak keamanan. Baik pihak kepolisian maupun Pol PP.
Asisten I Setda OKU, Indra Susanto, yang turut hadir di lokasi aksi, menyatakan bahwa pemerintah daerah menghormati aspirasi masyarakat.
“Kami akan mencatat semua tuntutan ini dan menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Prinsip kami adalah menjalankan pemerintahan bukan atas nama pribadi, tetapi sebagai sebuah sistem,” ujar Indra. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran masyarakat dalam aksi ini menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian terhadap proses demokrasi di Kabupaten OKU.
“Kami berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan penyelenggara dalam Pilkada OKU 2024. Dalam waktu dekat, kami akan mengeluarkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh ASN untuk bersikap netral,” tegas Iqbal. Ia juga menambahkan bahwa tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral.
“Netralitas ASN adalah hal yang mutlak dalam menjaga integritas Pilkada. Saya akan memastikan bahwa tidak ada ASN yang berpihak pada salah satu calon,” tandasnya.
Selain itu, Iqbal mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat, menilai aspirasi yang disampaikan melalui cara-cara damai adalah cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Aspirasi masyarakat ini akan menjadi acuan dalam menjalankan tugas saya ke depan,” tambahnya.
Para aksi saat ini menantikan langkah konkret dari Pj Bupati OKU untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Dengan surat edaran yang diharapkan segera terbit.
Mereka berharap tidak ada lagi ASN yang bersikap tidak netral. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kelompok “Perlawanan Rakyat” yang terus mengawal jalannya Pilkada OKU 2024 agar berlangsung damai dan adil.
“Kami akan terus mengawal sampai tuntutan kami benar-benar dijalankan,” tutup Zikrullah dalam orasi penutupnya.
Sementara itu Hipzin Devisi Teknis Pasilitasi Pemilu Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan(BP2SS) yang juga koordinator lapangan dalam orasinya meminta untuk mengecek soal bantuan penanggulangan banjir di Kabupaten OKU yang lalu.
“Dari informasi dan data yang kami himpun, bahwa ada 15 ton beras sisa bantuan banjir yang disimpan didalam gerasi mobil Rumah Kabupaten yang belum dibagikan dan didalam kamar 4 dan kamar 5 ada mi instan, sarden, minyak goreng, susu, gula, handuk, sabun mandi dan shampo, yang diduga akan dibagikan oleh Bacalon Bupati OKU Teddy meilwansyah,”ujar Hipzin.
Sementara itu Pj Bupati OKU M Iqbal mengatakankan dirinya akan mengecek soal bantuan penanggulangan banjir di OKU dari berbagai pihak, baik instansi maupun swasta yang terkumpul di posko (rumah dinas bupati).
“Jika matrial bantuan masih ada di posko, maka kata Iqbal pihaknya memastikan bantuan tersebut akan dìpergunakan dalam penanggulangan bencana,” Ujarnya.
Ada enam poin tuntutan massa yang aksi. Yakni pertama, mendesak Pj Bupati OKU dan seluruh ASN di OKU untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Kedua, tidak memberikan dukungan ataupun fasilitas kepada Bakal Calon Kepala Daerah, sebelum, saat, sesudah kampanye.
Ketiga, tidak akan menanggapi, mengikuti, membagikan, dan menyebarkan kegiatan bakal calon kepala daerah dan pasangan calon pada media apapun dalam bentuk kampanye.
Keempat, mendesak Pj Bupati OKU untuk deklarasi netralitas ASN. Kelima, mendesak Pj Bupati OKU segera membuat surat edaran metralitas ASN.
Dan keenam, memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan (**)